Network
Tepatnya pada November 2023, Kementerian Kominfo bersama dengan DPR RI bersama-sama menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua UU ITE.
Harapannya langkah itu dapat memberikan masyarakat solusi hukum yang lebih baik terkait praktik-praktik di ruang digital Indonesia sehingga ruang digital itu dapat semakin produktif dan berkeadilan.
Secara umum, RUU perubahan kedua UU ITE itu dirancang dan telah diselaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sehingga nantinya dapat menciptakan kesinambungan kepastian hukum.
Tujuan hal itu dilakukan agar nantinya masyarakat tidak lagi kebingungan terhadap penerapan dari aturan-aturan yang sering kali ditemukan tumpang tindih.
Tidak berhenti sampai di situ, Kementerian Kominfo juga terus mencoba relevan dengan menyiapkan landasan aturan yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
Salah satu landasan yang disiapkan adalah terkait dengan implementasi teknologi kecerdasan artifisial. Merespons pesatnya perkembangan teknologi itu, secara khusus Kementerian Kominfo menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Penerbitan surat edaran ini menjadi tonggak penting dalam mengatur implementasi dan perkembangan kecerdasan artifisial di berbagai sektor di Indonesia.
Ditujukan kepada pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik yang terlibat dalam pemrograman berbasis kecerdasan artifisial, harapannya kesadaran akan pentingnya aspek etika dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan artifisial dapat semakin meningkat di Indonesia.
Dalam perkembangannya kecerdasan artifisial telah berkembang secara signifikan dan memberikan banyak potensi baru mulai dari membuka peluang efisiensi, inovasi, dan transformasi bisnis.
Pada beberapa sektor, AI bahkan mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, menyajikan kemampuan analisis data tingkat lanjut, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran mesin otomatis.
