Network
Mitra Jakarta – Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah dengan gencar mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional mengikuti gelombang perkembangan teknologi digital secara global.
Tujuannya sendiri untuk mencapai satu yaitu Indonesia Emas 2045 dan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat ke-5 di dunia.
Bila mengingat dari yang awalnya hanya istilah, kini Indonesia tengah berada di dalam proses transformasi digital tersebut. Apalagi pada 2023 begitu terasa perjuangan jatuh bangun untuk mewujudkannya.
Dimulai dengan perjuangan mewujudkan infrastruktur digital untuk pemerataan konektivitas. Pada pertengahan tahun, fakta baru yang mengejutkan terungkap bahwa Johnny G Plate yang saat itu menjabat sebagai pemimpin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika malah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dari salah satu pengadaan infrastruktur digital.
Dia yang seharusnya memimpin realisasi program tersebut dengan bijak justru dinyatakan sebagai koruptor dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G bagi wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T).
Baca Juga: RI-Jepang Sepakati Penguatan Ketahanan Pangan dan Transformasi Digital
Proyek yang seharusnya menyejahterakan rakyat lewat layanan digital yang inklusif di daerah terpencil itu, harus tertunda akibat peristiwa tersebut. Kejaksaan Agung mencatat akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp8 triliun dari total anggaran Rp10 triliun.
Kebimbangan pun muncul, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T yang merasa harapannya hilang untuk dapat mencicipi konektivitas digital dari infrastruktur tersebut.
Menepis kegelisahan masyarakat, Pemerintah Pusat pun segera bergerak cepat. Dengan gesit Presiden Joko Widodo menata ulang strategi untuk memastikan program pembangunan infrastruktur digital tetap berjalan termasuk di dalamnya terkait melanjutkan pembangunan BTS yang terkendala masalah hukum.
