Network
Mitra Jakarta - Pemerintah menyatakan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan untuk mendata kasus-kasus stunting terutama untuk memasukkan (input) temuan-temuan yang ada di lapangan.
Staf Ahli Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Agus Suprapto menyebut pendataan stunting dilakukan mengacu kepada Pencatatan Pelaporan Gizi Masyarakat berbasis elektronik (e-PPGBM).
"Ya kan pengukuran melalui e-PPGBM itu kan dilaksanakan selama bulan Juni. Nah karena selama bulan itu kan selain pengukuran dan penimbangan kan juga data itu harus di-input. Nah untuk input itu kan butuh waktu, butuh tenaga juga yang melakukan input," ucap Agus di Semarang pada Jumat malam.
Lebih lanjut, kata Agus, pendataan dilakukan mulai dari tingkat posyandu, kemudian dilaporkan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa/kelurahan, kemudian ke kabupaten, provinsi hingga dilaporkan ke pusat.
Baca Juga: Angka Prevalensi Stunting di Indonesia Baru Turun 0,1 Persen, Terungkap Alasannya
Oleh karena itu, kata Agus, pihaknya masih butuh sekitar satu minggu untuk menunggu input untuk e-PPGBM.
"Nah ini semua daerah diatur lah SDM yang menangani input data itu. Oleh karena itu, jadi pengukuran dan intervensi. Nah mungkin ada sekitar seminggu menunggu daerah yang belum selesai di input," kata Agus.
Agus meminta seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pendataan tersebut memaksimalkan input data dalam waktu satu minggu ke depan.
"Jadi diharapkan semua daerah bisa secara maksimal melakukan inputdata yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan (badan bayi)," tutur Agus.
