Network
MitraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Polda Metro Jaya diminta untuk memperluas uji emisi gratis untuk menekan polusi udara.
Hal tersebut seperti diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.
"Harus diperluas ke sejumlah titik seperti perkantoran, mal, hingga tempat wisata," kata Kenneth di Jakarta, Kamis (21/9).
Kenneth menuturkan dengan adanya uji emisi di sejumlah titik bisa membuat para pengendara tertarik untuk ikut memeriksakan kendaraan miliknya.
Terlebih, hal ini dinilai lebih tepat dibandingkan dengan tilang uji emisi yang kini denda bagi pelanggar sudah tak berlaku.
Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu seluruh tempat umum di Jakarta harus ada pemeriksaan uji emisi yang sifatnya serentak dan gratis, jangan hanya dilakukan di beberapa titik saja.
"Serentak dan seragam lah, jadi pengendara mau tidak mau harus melakukan uji emisi, dan kebijakan ini lebih elegan," sambungnya.
Penerapan kebijakan mengacu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Di dalam pergub tersebut menyebutkan "Setiap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan atau tidak memenuhi ketentuan uji emisi gas buang akan dikenakan tarif disinsentif berupa pembayaran tarif tertinggi".
Dengan dikenakannya tarif parkir tertinggi dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
Selain menerapkan tarif disinsentif di sepuluh lokasi parkir di Jakarta, menurutnya parkir liar juga harus diperhatikan.
Pasalnya, bisa jadi kendaraan yang sudah, belum ataupun tidak lulus uji emisi memilih parkir di tempat-tempat yang tidak resmi (parkir liar).
