Network
Mitra Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memberikan klarifikasi setelah publik dihebohkan dengan kemunculan platform media sosial bernama elaelo.id yang dikira merupakan aplikasi buatan pemerintah Indonesia.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan jika aplikasi yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat tersebut bukan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Emang bukan dari (Kementerian) Kominfo," kata Semuel Abrijani dilansir dari ANTARA. Rabu (19/6).
Semuel juga meluruskan kabar yang menyebutkan pada fitur Cek Hoaks dalam situs web Aduankonten.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, informasi yang menyebut situs elaelo.id sebagai platform "Under Construction by Kominfo". Ia tegaskan hal itu merupakan hoaks.
Platform elaelo.id ramai diperbincangkan sejak akhir pekan lalu menyusul isu pemblokiran X oleh pemerintah imbas dari penerapan ketentuan tentang konten dewasa yang dirilis X akhir Mei 2024.
Platform tersebut muncul ke publik dan menjanjikan 1.000 centang biru bagi pengguna yang mendaftarkan diri pertama kali.
Setelah ramai diperbincangkan, situs web elaelo.id sempat susah diakses pada Senin (17/6), tetapi sudah bisa dibuka kembali pada Rabu.
Saat dicek dalam daftar penyelenggara sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rabu (19/6) pukul 09.30 WIB, elaelo.id tidak ada dalam daftar.
Ketua Komtap Cyber Security Awareness Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (Aptiknas) Alfons Tanujaya menyarankan masyarakat agar waspada bila hendak mengakses aplikasi elaelo.id, antara lain karena platform menampilkan informasi yang tidak benar.
Alfons menyarankan mereka yang mendaftar menjadi pengguna elaelo.id tidak asal memberikan data penting ataupun menggunakan kata sandi yang sama dengan yang digunakan dalam platform lain guna menghindari pencurian data kredensial.
"Jangan jalankan aplikasi apapun yang diberikan elaelo. Iktikad-nya saja sudah tidak bagus, jadi harus hati-hati," kata pengamat keamanan siber dari Vaksincom itu.***
