Network
MitraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan tarif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat kendaraan miliknya secara berkala.
Hal itu diungkapkan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Jakarta Timur, Jumat.
"Kami memberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi melalui 11 lokasi parkir yang dikelola Unit Pengelola (UP) Perparkiran DKI Jakarta," katanya.
Soal disinsentif tersebut, jelas Syafrin, sudah diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
Syafrin menyebut kebijakan itu diberlakukan di 11 lokasi parkir dengan tiga kategori yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Pertama, kategori parkir pelataran sebagai contoh di lokasi IRTI Monas normalnya sebesar Rp4.000 per jam. Tetapi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi maka diterapkan tarif tertinggi Rp7.500 per jam.
Kategori kedua, lokasi parkir di gedung parkir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) melalui Unit Pengelola (UP) Perparkiran. Contohnya tempat parkir di Menteng dan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
"Maka di gedung parkir tersebut untuk tarif parkir normalnya adalah Rp4.000, maka tarif tertinggi diterapkan Rp10.000 per jam bagi yang tidak lulus uji emisi," ujar Syafrin.
Ketiga yakni kategori parkir di park and ride yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum. Bagian parkir normalnya berbayar Rp5.000 per hari, tetapi jika kendaraan yang bersangkutan tidak lulus uji emisi maka dikenakan tarif progresif menjadi Rp5.000 per jam.
