Network
MitraJakarta.id - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta disuruh untuk beli mobil listrik. Menurut legislator, mobil listrik bukan solusi tepat untuk kurangi polusi udara.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji kembali pengadaan kendaraan listrik.
"Oke lah mobil listrik katanya tidak memunculkan polusi. Tapi kan banyak kajian menimbulkan yang lain seperti kemacetan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/9).
Suhud menilai adanya subsidi mobil listrik yang diberikan ke sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI terbilang salah kaprah lantaran malah menjadi jumlah kendaraan motor semakin banyak.
Adanya kendaraan pribadi yang ditambah mobil listrik malah semakin membuat jalanan menjadi macet.
"Di saat ingin mengurangi kemacetan tiba-tiba orang disuruh beli motor listrik. Jadi satu selesai tapi ada masalah lain yang tidak terselesaikan," katanya.
Menurut dia, daripada mengandalkan kendaraan listrik, masyarakat lebih baik memanfaatkan transportasi publik yang terbilang nyaman dan murah.
Dia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih membenahi layanan hingga fasilitas transportasi umum.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kehadiran kendaraan listrik tak akan mampu mengatasi polusi udara di Ibu Kota.
