Network
Mitra Jakarta - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dalam pelaksanaan transaksi anggaran belanja tahun anggaran 2024 sebagai upaya meningkatkan keamanan belanja menggunakan keuangan daerah.
"KKPD menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meminimalisir potensi fraud atau pelanggaran hukum dari transaksi dengan uang tunai," kata Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong di Kuala Kurun, Senin.
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis penggunaan KKPD sebagai upaya memperkuat pemanfaatan program inovasi pemerintah dalam bertransaksi ini.
Baca Juga: Pemkab Gunung Mas Manfaatkan Potensi Alam jadi Kawasan Pariwisata
Sosialisasi KKPD ini yang diinisiasi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng cabang Kuala Kurun sebagai salah satu mitra pemerintah daerah setempat.
Dia menerangkan, sosialisasi KKPD merupakan bagian dari arahan Presiden RI dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di mana KKPD digunakan sebagai alat pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.
Hal itu bertujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
"Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta aman," katanya.
Pimpinan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun Adha Sepriadi Segah menyampaikan, sosialisasi KKPD ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung Pemkab Gunung Mas, dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
